Sabtu, 06 Maret 2010
Berita Utama
[ Jum'at, 05 Maret 2010 ]
Bersama Mendiknas, 33 Kadispendik Tandatangani Pakta Kejujuran Unas
DEPOK - Para kepala dinas pendidikan (Kadispendik) provinsi seluruh Indonesia akhirnya sepakat merealisasikan ujian nasional (unas) dengan jujur dan kredibel. Bersama Mendiknas, 33 Kadispendik menandatangani pakta kejujuran unas. Dengan meneken pakta itu, para Kadispendik siap menerima sanksi jika terjadi kecurangan di daerahnya.
Penandatanganan itu disaksikan Wamendiknas Fasli Jalal, Sekjen Kemendiknas Dodi Nandika, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Baedhowi, Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Hamid Muhamad, Dirjen Mandikdasmen Suyanto, Tim Pengawas Independen (TPI) dari Unair Fasichul Lisan, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi di Pusdiklat Kemendiknas kemarin (5/3). Penandatanganan pakta kejujuran itu bagian dari agenda rembuk nasional pendidikan yang ditutup kemarin.
Mendiknas M. Nuh mengatakan, nanti penandatanganan pakta itu diteruskan secara pararel kepada kepala dispendik kabupaten/kota. ''Kemudian, Kadispendik akan meneruskan ke kepala sekolah di daerahnya,'' terang Nuh. Dengan begitu, tanggung jawab pelaksanaan unas tidak semata berada di tangan Kemendiknas, tapi juga kepala dinas hingga kepala sekolah.
Nuh menjelaskan, isi pakta kejujuran itu hanya satu. Yakni, kesiapan semua daerah melaksanakan unas dengan jujur dan kredibel. Kendati demikian, kata Nuh, penekenan itu tidak menjamin bahwa unas akan sama sekali bebas dari kecurangan. ''Seperti orang menikah, apa kalau punya surat nikah ada jaminan tidak selingkuh. Paling tidak, ditekennya pakta ini memberikan penegasan tidak adanya kecurangan,'' ujarnya.
Karena itu, jika terjadi kecurangan di daerah, konsekuensinya harus siap menerima sanksi. Apalagi, kata Nuh, naskah soal unas merupakan dokumen negara. Karena itu, bagi yang membocorkan dokumen negara, sanksinya adalah pidana. ''Saya pikir semua menyadari konsekuensi ini,'' tutur mantan rektor ITS itu.
Nuh menambahkan, tim pengawas dan TPI akan melakukan pengawasan secara merata di semua daerah. ''Tidak ada fokus ke daerah tertentu. Sebab, kami tidak ingin ada diskriminasi pendidikan dalam hal apa pun,'' ujarnya.
Koordinator TPI Jawa Timur Fasichul Lisan menegaskan, adanya pakta kejujuran tersebut akan memberikan kepastian unas berjalan dengan kredibel. Sebab, para rektor menghendaki hasil unas bisa digunakan masuk perguruan tinggi negeri (PTN). ''Memang, hasil unas belum bisa dipakai masuk PTN tahun ini. Sebab, hasilnya belum diketahui kredibel atau tidak. Tapi, kami optimistis, hasil unas akan lebih baik tahun ini,'' ujar rektor Unair itu.
Ketua BSNP Djemari Mardapi menjelaskan, persiapan unas di berbagai daerah telah dilakukan. Pada 10 Maret mendatang, diharapkan soal sudah jadi dan didistribusikan ke daerah. Khusus daerah terpencil, pendistribusian akan dilakukan lebih awal. ''Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kendala transportasi. Jadi, semua kepala dinas pendidikan harus sigap,'' ujarnya.
Sekretaris Kepala Dinas Kepulauan Riau Damsiri mengatakan, daerah siap melaksanakan unas dengan jujur dan kredibel. ''Sejak awal kami siap. Terlebih lagi adanya penandatanganan ini,'' katanya.
Bahkan, sosialisasi dan MoU kesiapan ujian tersebut sudah diteken bersama para kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah. ''Sesuai imbauan Pak Menteri, unas harus jujur,'' sebutnya. (kit/iro)
Penandatanganan itu disaksikan Wamendiknas Fasli Jalal, Sekjen Kemendiknas Dodi Nandika, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Baedhowi, Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Hamid Muhamad, Dirjen Mandikdasmen Suyanto, Tim Pengawas Independen (TPI) dari Unair Fasichul Lisan, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi di Pusdiklat Kemendiknas kemarin (5/3). Penandatanganan pakta kejujuran itu bagian dari agenda rembuk nasional pendidikan yang ditutup kemarin.
Mendiknas M. Nuh mengatakan, nanti penandatanganan pakta itu diteruskan secara pararel kepada kepala dispendik kabupaten/kota. ''Kemudian, Kadispendik akan meneruskan ke kepala sekolah di daerahnya,'' terang Nuh. Dengan begitu, tanggung jawab pelaksanaan unas tidak semata berada di tangan Kemendiknas, tapi juga kepala dinas hingga kepala sekolah.
Nuh menjelaskan, isi pakta kejujuran itu hanya satu. Yakni, kesiapan semua daerah melaksanakan unas dengan jujur dan kredibel. Kendati demikian, kata Nuh, penekenan itu tidak menjamin bahwa unas akan sama sekali bebas dari kecurangan. ''Seperti orang menikah, apa kalau punya surat nikah ada jaminan tidak selingkuh. Paling tidak, ditekennya pakta ini memberikan penegasan tidak adanya kecurangan,'' ujarnya.
Karena itu, jika terjadi kecurangan di daerah, konsekuensinya harus siap menerima sanksi. Apalagi, kata Nuh, naskah soal unas merupakan dokumen negara. Karena itu, bagi yang membocorkan dokumen negara, sanksinya adalah pidana. ''Saya pikir semua menyadari konsekuensi ini,'' tutur mantan rektor ITS itu.
Nuh menambahkan, tim pengawas dan TPI akan melakukan pengawasan secara merata di semua daerah. ''Tidak ada fokus ke daerah tertentu. Sebab, kami tidak ingin ada diskriminasi pendidikan dalam hal apa pun,'' ujarnya.
Koordinator TPI Jawa Timur Fasichul Lisan menegaskan, adanya pakta kejujuran tersebut akan memberikan kepastian unas berjalan dengan kredibel. Sebab, para rektor menghendaki hasil unas bisa digunakan masuk perguruan tinggi negeri (PTN). ''Memang, hasil unas belum bisa dipakai masuk PTN tahun ini. Sebab, hasilnya belum diketahui kredibel atau tidak. Tapi, kami optimistis, hasil unas akan lebih baik tahun ini,'' ujar rektor Unair itu.
Ketua BSNP Djemari Mardapi menjelaskan, persiapan unas di berbagai daerah telah dilakukan. Pada 10 Maret mendatang, diharapkan soal sudah jadi dan didistribusikan ke daerah. Khusus daerah terpencil, pendistribusian akan dilakukan lebih awal. ''Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kendala transportasi. Jadi, semua kepala dinas pendidikan harus sigap,'' ujarnya.
Sekretaris Kepala Dinas Kepulauan Riau Damsiri mengatakan, daerah siap melaksanakan unas dengan jujur dan kredibel. ''Sejak awal kami siap. Terlebih lagi adanya penandatanganan ini,'' katanya.
Bahkan, sosialisasi dan MoU kesiapan ujian tersebut sudah diteken bersama para kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah. ''Sesuai imbauan Pak Menteri, unas harus jujur,'' sebutnya. (kit/iro)
[ Senin, 08 Februari 2010 ]
Tingkat Kejujuran Sekolah Rendah
ANGKA kejujuran sekolah dalam pelaksanaan ujian nasional (unas) tingkat SMA/MA sangat memprihatinkan. Berdasar evaluasi tingkat kejujuran sekolah dalam penyelenggaraan unas 2008-2009 oleh Kemendiknas, di antara 33 provinsi, hanya satu provinsi yang tingkat kejujurannya di atas 50 persen dari total sekolah yang ada di sana. Provinsi tersebut adalah Jogjakarta.
Berdasar data yang dirilis Kemendiknas, 70,24 persen sekolah di Jogjakarta sudah masuk kategori jujur. Sisanya masuk daftar abu-abu (setengah jujur atau setengah tidak) dan daftar hitam (tidak jujur).
Sedangkan di 32 provinsi yang lain, tingkat kejujurannya belum melebihi angka 50 persen. Bahkan, Provinsi Gorontalo menduduki angka tertinggi sekolah yang masuk daftar hitam alias tidak jujur. Angkanya mencapai 84,85 persen dari total 66 sekolah di sana.
Kondisi hampir sama terjadi di Jawa Timur. Di antara 38 kabupaten/kota di Jatim, hanya enam daerah yang memiliki angka kejujuran relatif tinggi. Bila dipersentase, dari seluruh sekolah yang ada di daerah itu, angkanya melebihi 50 persen. Enam kabupaten/kota tersebut adalah Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Blitar, dan Kota Batu.
Ada satu daerah di Jatim yang memecahkan rekor karena tidak ada sekolah yang masuk daftar hitam dalam melaksanakan unas. Daerah tersebut adalah Kota Blitar. Tingkat kejujuran sekolah di sana 77,78 persen. Sisanya yang 22,22 persen masuk wilayah abu-abu.
Mendiknas M. Nuh menyatakan belum tahu persis angka hasil evaluasi tersebut. Tetapi, dia berharap agar tahun ini sekolah jujur dan bahkan berprestasi. ''Kalau memang faktanya seperti itu, ayo bareng-bareng kita atasi bersama,'' katanya kemarin. Nuh meminta masyarakat tidak terjebak pada kondisi tahun lalu. Menurut dia, yang terpenting adalah meningkatkan kualitas unas sekarang. (rif/dwi)
Berita Utama
[ Senin, 08 Februari 2010 ]
Verifikasi Tuntas, Unas Diikuti 9,8 Juta Siswa
Kepala Balitbang Kemendiknas Mansyur Ramli mengatakan, peserta ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) berjumlah 4.256.500. Itu terdiri atas 3.860.232 siswa SD dan 396.668 siswa MI (madrasah ibtidaiyah). Peserta unas tingkat SMP berjumlah 3.385.818 siswa. Perinciannya, 2.658.216 siswa SMP dan 727.602 siswa MTs (madrasah tsanawiyah).
Peserta unas jenjang SMA berjumlah 2.230.631. Di antara jumlah itu, yang 1.244.547 adalah siswa SMA. Lantas, siswa MA (madrasah aliyah) 278.740 dan siswa SMK (siswa menengah kejuruan) 707.344. ''Daerah sudah selesai memverifikasi jumlah peserta ujian. Kalaupun jumlahnya bergeser, selisihnya tidak akan banyak,'' tutur Mansyur kemarin (7/2).
Mansyur menjelaskan, berbagai persiapan ujian telah dilakukan. Kemendiknas telah menerjunkan petugas di berbagai daerah untuk mengawasi pencetakan soal. ''Para petugas pencetakan telah disumpah agar tidak membocorkan rahasia negara,'' katanya.
Dia juga meminta percetakan yang telah ditunjuk untuk menggandakan naskah soal dapat memenuhi syarat yang ditentukan. Misalnya, tidak mengubah master copy soal. ''Sebab, perubahan master soal dapat berujung pada lay out soal dan merugikan para peserta didik,'' ujarnya.
Saat ini, ungkap Mansyur, pengamanan soal di percetakan mulai dilakukan. Yang perlu diwaspadai adalah pendistribusian soal ke daerah terpencil. Balitbang Kemendiknas minta pemerintah provinsi mengantisipasi masalah dengan mengirim naskah soal lebih awal.
Pengamanan soal di daerah terpencil juga bakal diperketat. Sebagian besar pengawas dari perguruan tinggi (PT) bakal dikerahkan. Kecurangan unas terjadi di banyak daerah karena jauh dari pengawasan. ''Tahun ini kami tidak ingin kasus itu terulang dengan mengantisipasi kecuarangan sejak awal,'' jelas alumnus Unhas itu.
Mansyur mengimbau pelaksana unas di daerah tidak risau akan kekurangan dana. Sebab, Kemendiknas bakal mengalihkan dana ujian kesetaraan untuk membiayai ujian ulang. ''Kami prediksi peserta ujian kesetaraan akan berkurang karena banyak di antara mereka yang pasti memilih ikut ujian ulangan. Karena itu, dana akan kami alihkan,'' kata Mansyur.
Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi meminta pelaksana unas di daerah turut mendukung persiapan. ''Jadwal dan jumlah peserta ujian sudah pasti,'' tuturnya.
Dia mengatakan, pro-kontra harus diakhiri seiring dengan disetujuinya unas oleh DPR. Apalagi, kata dia, berdasar hasil penelitian UNY (Universitas Negeri Yogyakarta), unas berdampak pada prestasi siswa. Siswa lebih rajin belajar, guru lebih giat mengajar, dan orang tua memperhatikan proses pembelajaran anak. (kit/dwi)
2 komentar:
Selamat jumpa kembali ....
Jujur .... artinya lurus hati, tidak curang entah apalagi namanya ... aku tidak tahu. Lurus hati, apalagi hati nurani tidak bisa dibohongi.
Lurus hati memang mahal karena tidak bisa dibeli dengan uang, tapi butuh idealisme, komitmen yang tinggi, aku bisa Indonesia bisa.
Gampang saja:
1) Doktrin KS, KADIN, BUPATI, tentang kejujuran dalam pelak. ujian .... kayak pak ustad saja 2) Tempat ujian stetril dari hal-hal yang bisa dianggap membantu pengerjaan soal, misal: hp, joki dari panitia, guru, atau bentuk lainnya, 3) TPI kalau dari daerahnya percuma saja he he berapa biayanya kalau dari daerah lain .... betulkan, mahalkan ke jujuran itu ! Itulah Indonesia yang kita cintai ....
Trim atas motivasinya semoga indonesia bisa
Posting Komentar