Izin Pendirian PAUD Diperketat
MADIUN - Izin pendirian lembaga PAUD di Kota Madiun kini diperketat. Kebijakan Dinas Dikbudpora ini dikeluarkan karena ditemukan lembaga yang tidak memenuhi satandar. Misalnya, tempat belajar, hingga kurikulum yang diberikan kepada anak didiknya. ''Tahun ini saja, ada enam lembaga yang harus antre daftar dan belum kami beri kepastian kapan izinnya keluar,'' ujar Zawawi, Kabid Pendidikan Non Formal, Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan, Dinas Dikbudpora Kota, kemarin.
Berdasarkan pemeriksaan awal berkas pengajuan izin itu, ternyata lokasi yang akan dipakai tempat pembelajaran tidak sesuai standar. Seperti, menempati masjid, menempel bangunan milik RT serta tidak memiliki halaman yang luas. ''Kondisi ini menjadi pertimbangan kami untuk mengeluarkan izin. Kami tidak ingin gegabah, karena pendidikan setingkat PUAD cukup penting,'' papar Zawawi.
Menurutnya, saat ini ada sekitar 70 lembaga PAUD di Kota Madiun yang sudah mengantongi izin resmi. Dari jumlah itu, 20 persen masih kurang memenuhi standar.. ''Masih banyak lembaga yang tidak memiliki lahan atau tempat. Malah banyak yang menggunakan balai RT, gudang Puskemas atau ruangan yang jauh dari layak. Padahal pembelajaran PAUD tidak hanya di dalam, tapi juga di luar ruangan,'' tuturnya.
Melihat kondisi tersebut, Zawawi akan segera melakukan penertiban. Langkah tersebut rencananya dilakukan pada 2010. Menurutnya, penertiban tersebut mulai dari pengawasan kurikulum, tempat lembaga hingga pengajar PAUD. ''Fakta yang kami temukan, banyak PAUD yang tidak sesuai kurikulumnya. Masak kelompok bermain tapi kurikulumnya baca tulis berhitung (calistung, Red),'' ujarnya.
Selain itu, latar belakang pendidikan pengajarnya, tidak sesuai dan kurang relevan. Yakni, ada yang lulusan SMA. Seharusnya, pengajar PAUD minimal D3 atau S1. ''Dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, pembelajaran anak-anak PAUD lebih layak dan memenuhi standar,'' paparnya.
Zawawi juga mengatakan, PAUD kini tidak dipandang sebelah mata oleh pemerintah pusat. Dana miliaran rupiah dianggarkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan non formal ini. Tidak hanya untuk mengembangkan lembaga, tapi juga menambah peralatan pembelajaran. Misalnya, untuk pembelian alat peraga edukatif. Menurut Zawawi, tahun ini ada sekitar 66 lembaga yang mendapat bantuan peralatan tersebut. Nilainya mencapai Rp 132 juta ini. Tahun depan, direncanakan bertambah menjadi Rp 210 juta. Radar Madiun 9 Nopember 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar