Milyaran Rupiah Terbang Saat UAN

Pemerintah betul-betul unjuk gigi dalam pengamanan UAN baik setingkat SMU dan SMP. Milyaran rupiah untuk honor pengawas yang hasilnya masih belum bisa dipertanggungjawabkan keaslian dan kejujurannya.


[ Kamis, 16 April 2009 ]
BSNP Terjunkan 1.030.000 Pengawas UNAS
JAKARTA - Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) tidak ingin kecolongan dalam pelaksanaan ujian nasional (unas) pada 20-22 April. Karena itu, mereka sudah menyiapkan sanksi berat bagi peserta yang berbuat curang, termasuk ancaman didiskualifikasi hasil ujian.

''Kami tegas dalam hal ini. Kejujuran harus diutamakan,'' ujar Ketua BSNP Prof Mungin Eddy Wibowo di Depdiknas kemarin. Selain didiskualifikasi, BSNP akan memberikan hukuman berat bagi para pengawas yang tidak jujur. Mereka tidak akan merekomendasikan para pengawas itu bertugas lagi.

Jika perbuatan tidak terpuji itu dilakukan sekolah, sekolah tersebut tidak diperbolehkan menyelenggarakan unas. Untuk mengantisipasi kecurangan itu, BSNP menerjunkan 1.030.000 pengawas ujian. Mereka bertugas khusus untuk mengawasi sekitar 10 juta peserta unas.

Satu ruang kelas wajib dijaga dua orang. Atau, satu pengawas mengawasi 10 siswa. Sebab, satu kelas hanya boleh diisi 20 siswa. Materi soal juga dibagi dua. Yaitu, paket A untuk peserta dengan nomor urut ganjil dan paket B untuk nomor genap. ''Dengan sistem seperti ini, peserta tidak dapat saling menyontek, sehingga meminimalkan kecurangan,'' ujarnya.

Di samping itu, BSNP mengingatkan agar pelanggaran lain tidak terjadi. Misalnya, sekolah dilarang memungut biaya unas. Sebab, pihaknya masih mendengar ada pungutan di beberapa daerah. ''Tidak boleh ada pungutan sama sekali,'' tegasnya.

Penyelenggaraan unas, lanjutnya, telah menghabiskan anggaran cukup besar. Khusus penyelenggaraan UASBN, dana yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 59,5 miliar, sedangkan untuk unas SMP/MTs/SMA/MA mencapai Rp 296,9 miliar. Anggaran untuk pengawas dan tim pemantau independen mencapai Rp 83 miliar.

Dia mengatakan, saat ini persiapan unas hampir rampung. Master soal sudah dikirim ke provinsi. Percetakan soal ujian juga sudah dilakukan. Pendistribusian soal di daerah terpencil telah diutamakan. Contohnya, Papua, Maluku, Kepulauan Riau, maupun Nusa Tengara Timur (NTT). ''Karena membutuhkan waktu cukup lama agar soal bisa sampai di kabupaten daerah itu. Misalnya Papua, ada kabupaten yang membutuhkan waktu seminggu agar soal sampai,'' terangnya.

Selain itu, pendistribusian soal ke sekolah Indonesia di luar negeri sudah dilakukan. Ada 13 sekolah Indonesia yang tersebar di beberapa negara. Di antaranya, Thailand, Singapura, Syria, Mesir, Rusia, Belanda, maupun Pakistan. BSNP juga menjamin pendistribusian soal di daerah yang mengalami konflik pemilu aman.

''Kami sudah koordinasikan dengan pihak keamanan setempat,'' ujarnya. Dengan demikian, pendistribusian soal diharapkan kelar tiga hari menjelang pelaksanaan unas. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas Burhanuddin Tolla mengatakan, paket soal unas dibuat berdasarkan standar kompetensi lulusan (SKL) lalu dikemas menjadi kisi-kisi soal.

''Agar mengantisipasi kebocoran soal, dibuat paralel soal. Setiap provinsi bervariasi soalnya. Soal di DKI Jakarta berbeda dengan soal di Jawa Barat maupun di Aceh,'' terangnya. Kemungkinan soal sama hanya sekitar lima hingga sepuluh persen. (kit/iro)